Brought to you by Ngecrot.com

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Menimbang : 
a. Bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan
umum daripada kepentingan Pribadi;

b. Bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang
serasi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan
golongan/kelompok, perlu adanya sikap dan perilaku masyarakat yang
dilandasi moral, etika, akhlak yang mulia, dan kepribadian luhur yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Bahwa meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi dalam masyarakat dapat mengancam kelestarian tatanan
kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
d. Bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini
belum secara tegas mendefinisikan pornografi sebagai pedoman dalam
upaya penegakan hukum untuk tujuan melestarikan tatanan kehidupan
masyarakat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d diatas, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Anti Pornografi;

Mengingat: 
1. Pasal 20 ayat (1), Pasa 21, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANTI PORNOGRAFI
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Pornografi adalah subtansi dalam media atau alat komunikasi yang
dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara
mengeksploitasi seks, kecabulan, dan/atau erotika.
Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan
pesan-pesan secara visual kepada masyarakat luas berupa barang-barang
cetakan massal antara lain buku, suratkabar, majalah, dan tabloid.
Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian informasi
dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada masyarakat luas
antara lain berupa radio, televisi, film, dan yang dipersamakan dengan
film.
Alat komunikasi media adalah sarana penyampaian informasi dan
pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau
seumlah orang tertentu antara lain berupa telepon, surat, pamflet,
leaflet, booklet, selembaran, poster, dan media elektronik baru yang
berbasis komputer seperti internet dan intranet.
Iklan komersial adalah isi media yang mempromosikan sesuatu barang
atau jasa dengan tujuan akhir mencari keuntungan finansial.
Iklan layanan masyarakat adalah isi media yang mempromosikan sesuatu
sebagai bentuk pemberian layanan kepada masyarakat.
Barang pornografi adalah buku, suratkabar, majalah, tabloid dan media
cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film,
seperti video, video compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disc,
Personal Computer-Computer Disc Read Only Memory, dan kaset, yang
materinya mengandung sifat pornografi.

Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang dapat
diperoleh antara lain melalui saluran telepon, televisi kabel,
internet, dan alat komunikasi elektronik lainnya dengan cara pesanan
atau berlangganan, serta layanan pornografi berupa barang-barang
pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa.
Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi
media massa cetak, media massa elektronik, media media komunikasi
lainnya, dan memproduksi barang-barang pornografi.
Menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan
materi media massa cetak, media massa elektronik, media media
komunikasi lainnya, dan mengedarkan komunikasi lainnya, dan
mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan
cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan,
mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan dan/atau menuliskan.
Menggunakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memakai materi
media massa cetak, media massa elektronik, media media komunikasi
lainnya, dan memakai barang-barang pornografi.
Badan keagamaan adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi melakukan
pembinaan Umat Beragama, seperti Majelis Ulama Indonesia, Konferensi
Waligereja Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Parisadha Hindu
Dharma Indonesia, Wali Umat Budha Indonesia, dan lembaga sejenis yang
diakui sah keberadaannya di Indonesia 
Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan, atau distributor
sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik berupa
badan hukum maupun bukan badan hukum. Pemerintah adalah Menteri atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila dan moral yang
dianut oleh masyarakat, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian
hukum.

Pasal 3

Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi bertujuan memberikan perlindungan, pembinaan, dan
pendidikan moral dan akhlak masyarakat dengan menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia dalam rangka membentuk masyarakat yang
berkepribadian luhur, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha
Esa.

BAB III
PELARANGAN PORNOGRAFI

Pasal 4

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan
pornografi dalam media massa cetak, media massa elektronik, dan alat
komunikasi media.

Pasal 5

Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan diri sebagai model
atau obyek pembuatan pornografi.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan mengunakan jasa
pornografi.

Pasal 7

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya
seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media
massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di
tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan
karya-karya seni.
BAB IV
PENGECUALIAN PORNOGRAFI

Pasal 8

(1) Pembuatan, Penyebarluasan, dan penggunaan pornografi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 6, atau Pasal 7 dikecualikan
untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi
pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada lembaga
riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk
pengembanagn pengetahuan.

Pasal 9

(1) Penggunaan barang pornografi dapat dilakukan untuk keperluan pengobatan gangguan kesehatan.

(2) Penggunaan barang pornografi untuk keperluan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan
rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/atau lembaga kesehatan yang
mendapatkan ijin dari Pemerintah.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 10

(1) Pemerintah memberikan izin kepada setiap orang untuk mengimpor dan menyebarluaskan barang pornografi dalam media cetak
dan/atau media elektronik untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 dan pasal 9.
(2) Setiap orang yang melakukan Penyebarluaskan barang dalam
media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan denga memenuhi syarat:
a. Penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan
oleh badan-badan usaha yang memiliki izin khusus;
b. Penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung
hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus;
c. Penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat
dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;
d. Barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase
tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja
berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
BAB VI
BADAN ANTI PORNOGRAFI NASIONAL

Bagian Pertama
Nama, kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 11

(1) Untuk pencegahan dan penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dalam masyarakat dibentuk
Badan Anti Pornografi Nasional, yang selanjutnya disingkat BAPN;
(2) BAPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

Pasal 12

(1) BAPN Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
(2) Apabila diperlukan BAPN dapat membentuk perwakilan di Ibu
Kota Provinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
(3) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BAPN.


Pasal 13

BAPN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya
penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 14

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BAPN mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah
dalam pembuatan kebijakan penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
c. memantau dan melakukan penilaian terhadap perkembangan pornografi dalam masyarakat;
d. melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi masalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
e. mendorong berkembangnya lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi membantu upaya penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
f. menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan
masalah pornografi, dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk meninjaklanjuti pengaduan tersebut;
g. menjadi saksi ahli dalam proses pemeriksaan di persidangan;
h. melakukan supervisi terhadap proses penyidikan proses pornografi.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 15

(1) Anggota BAPN dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas usul masyarakat.
(2) Anggota BAPN secara administrasi ditetapkan oleh Presiden atas usul dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 16

(1) BAPN terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, serta sekurang-kurangnya 9 (sembilan)
orang Anggota yang mewakili unsure-unsur dalam masyarakat.
(2) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAPN adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Ketua dan Wakil Ketua BAPN dipilih dari dan oleh Anggota.
Pasal 17

(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BAPN mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Republik Indonesia.
(2) Lafal sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga,"
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa, dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala Undang-Undang yang berlaku
bagi Negara Republik Indonesia,"
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan tidak membeda-bedakan
orang dalam melaksanakan kewajiban saya."

Pasal 18

Anggota BAPN terdiri atas unsur
a. perwakilan badan keagamaan;
b. pakar komunikasi;
c. pakar teknologi informasi dan komunikasi;
d. pakar seni dan budaya;
e. pakar hukum pidana; dan
f. pakar sosiologi.

Pasal 19

Persyaratan keanggotaan BAPN adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. memiliki pengetahuan tentang pornografi; dan
e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 20

Keanggotaan BAPN berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. melanggar sumpah/janji;
f. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan
ancaman hukuman srendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.


Pasal 21

(1) BAPN dalam melakukan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh BAPN
(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam keputusan BAPN.

Pasal 22

Struktur organisasi dan tata kerja BAPN diatur dengan keputusan BAPN.

Pasal 23

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas BAPN dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak bertentangan
dengan perturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

BAPN berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan kepada DPR dan
Presiden setiap tahun.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk berperan serta dalam
pencegahan dan penanggulangan pornografi berupa :
a. menyampaikan keberatan kepada BAPN terhadap pengedaran barang
dan/atau penyediaan jasa pornografi;
b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap
seseorang, sekelompok orang, dan/ atau badan yang diduga melakukan
pengedaran pornografi.
c. Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada masalah
pornografi.

(2) Setiap warga negara Indonesia berkwajiban untuk :
a. melakukan pembinaan moral, mental spritual, dan akhlak
masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian
luhur, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. membantu penyelenggaraan kegiatan advokasi dan edukasi dalam
penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi;

(3) Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab untuk melaporkan
kepada pejabat yang berwenang apabila melihat dan/atau mengetahui
adannya penerbitan dan/atau pengedaran pornografi.


BAB VIII
PERAN PEMERINTAH

Pasal 26

(1) Pemerintah dapat melakukan kerjasama bilateral, regional, dan
multilateral dengan negara lain dalam membatasi penyebarluasan
pornografi sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.
(2) Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan hukum dan keamanan
kepada penggugat dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf b dan ayat (3).
BAB IX
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan terhadap
tindak pidana pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.


BAB X
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 28

a. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan sanksi
administrative berupa pencabutan ijin usaha
b. Setiap orang yang telah dicabut ijin usahanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali ijin usaha
sejenis.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 29

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, dan/atau pasal 6, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau paling singkat 2 (dua)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau paling singkat
1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

(1) Setiap orang yang tidak memiliki izin untuk mengimpor dan
menyebarluasan barang pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling
singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling
singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling sedikit
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau
mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di muka
persidangan perkara tindak pidana pornografi dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

Pasal 32

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana pornografi dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 6 (enam) bulan dan
pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
dan paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)


BAB XI
PEMUSNAHAN

Pasal 33

(1) Pemusnahan barang pornografi dilakukan terhadap:
a. hasil penyitaan dan perampasan barang yang tidak berijin
b. putusan pengadilan
(2) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penuntut umum bekerja sama dengan BAPN.
(3) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa cetak
dan/atau media massa elektronik;
b. nama dan jenis barang yang dimusnakan;
c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
d. keterangan mengenai pemilik atau yang mengusai barang yang dmusnakan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap para pelaksana dan pejabat yang
melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan pornografi
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.

Pasal 35

BAPN dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan menempatkanya dalam Lembaga Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal,........
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


........................

Diundang di Jakarta,................
Pada tanggal,...........

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


.........................

LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN........ NOMOR .......

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ....... TAHUN .........
TENTANG
ANTI PORNOGRAFI


1. UMUM

Negara Indonesia adalah negara yang menganut faham Pancasila.
Keyakinan dan kepercayaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea
III dan IV Sebagai penganut faham hidup berketuhanan, bangsa indonesia
meyakini bahwa Tuhan melarang sikap dan tindakan-tindakan a-susila,
dan a-moral dalam kehidupan seks, seperti pelecehan, perselingkuhan,
kekerasan seks, penyimpangan seks, dan penyebarluasan gagasan-gagasan
tentang seks, karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Bagi
masyarakat beragama tindakan-tindakan memperlihatkan, mempertontonkan,
mempertunjukan, dan/atau memperdengarkan materi seks dianggap
sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian tatanan kehidupan
masyarakat karena ikut berperab dalam pembentukan sikap dan tindakan
a-susila dan a-moral semacam itu. Tindakan-tindakan semacam itu juga
dianggap menunjukan sikap menentang kekuasaan Tuhan.

Pada era kehidupan modern di tengah globalisasi informasi seperti
sekarang kelestarian tatanan masyarakat Indonesianmenghadapi ancaman
yang serius. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi saat ini terjadi peningkatan penyebarluasan gagasan-gagasan
tentang seks berupa pornografi dalam berbagai bentuknya melalui media
massa dan alat komunikasi lainnya. Kecenderungan ini telah menimbulkan
keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akan hancurnya
sendi-sendi moral dan etika yang sangat diperlukan dalam pemiliharaan
dan pelestarian tatanan kehidupan masyarakat.

Sebagai penganut keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
masyarakat Indonesia memiliki hak untuk melindungi dan memiliki
kewajiban berperan serta mencegah terjadinya kerusakan tatanan dan
disintegrasi yang disebabkan oleh sikap dan tindakan-tindakan
a-sosial, a-susila, dan a-moral yang dilakukan oleh individu atau
sekelompok individu yang menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang seks
didepan umum, atau dilingkungan ranah pablik. Dalam hal ini
penyelenggara negara memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk
melarang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi oleh
individu atau sekelompok individu yang tidak menghormati hak
masyarakat umum yang lebih luas untuk melindungi diri dari dampak
pornografi. Oleh karenanya agar pemenuhan hak individu dan sekelompok
individu tidak melanggar pemenuhan hak masyarakat umum untuk memiliki
kehidupan yang tertib dan aman, maka pembuatan, peyebarluasan, dan
penggunaan pornografi harus diatur dengan undang-undang.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini pada dasarnya melarang
semua bentuk aktivitas pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi sebagaimana diajarkan dalam faham ketuhanan Yang Maha Esa.
Larangan tersebut lebih keras diarahkan pada pembuatan pornografi
oleh perseorangan atau korperasi di dalam negeri agar Undang-Undang
ini befungsi secara efektif dalam membantu pemerintah dalam membatasi
pornografi serta membantu lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat
dalam memecahkan perseolan-persoalan pornografi yang dihadapi
sekarang ini. Undang-Undang ini mengakui peran penting lembaga-lembaga
keagamaan dalam pembinaan moral dan moralitas masyarakat. Oleh
karenanya, pengaturan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk
mengambil alih peran lembaga-lembaga keagamaan, tetapi diarahkan pada
upaya menegakkan kesepakatan bersama antar umat beragama mengenai
pornografi, dalam rangka memilihara sistem nilai budaya masyarakat
yang dilandasi kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk tujuan itu maka upaya mengulanggi masalah pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang diatur dalam
Undang-Undang ini melibatkan peran serta masyarakat, lembaga-lembaga
keagamaan, dan pemerintah.

Undang-undang ini juga mengakui peran penting karya-karya seni dan
para seniman pembuatnya bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat,
dan oleh karenanya keberadaan karya-karya seni serius atau seni murni
(high-art) dan karya-karya seni yang berorientasi pada pasar atau
seni populer (popular-art) tetap dihormati dan diharhgai sebagaimana
mestinya. Dalam Undang-Undang ini pornografi dibedakan dari seni.
Nilai yang terkandung dalam pornografi dianggap lebih bersifat
instrumental yakni berperan sebagai sarana atau alat untuk mencapai
sesuatu yang lain, atau bersifat ekstrinsik yakni bertujuan lain di
luar dirinya. Sebaliknya, nilai yang terkandung dalam seni dianggap
lebih bersifat intrinsik, hanya berkaitan dengan pengalaman yang
dilandasi moralitas yang baik, bernilai dalam dirinya sendiri, atau
sebagai tujuan akhir. Karya seni dianggap memiliki keunikan karena
tidak mungkin diproduksi dan direproduksi dengan kualitas yang persis
sama. Sebaliknya, pornografi dianggap tidak memiliki keunikan karena
bisa diproduksi dan direproduksi sebanyak mungkin atau secara massal
dengan kualitas yang persis sama atau paling tidak hampir sama.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Dalam pengertian ini, penyebarluasan gagasan-gagasan tentang seks,
kecabulan dan/atau erotika yang dianggap bertentangan dengan
nilai-nilai agama, budaya, susila dan moral yang dianut oleh
masyarakat. Yang dimaksud kecabulan adalah materi yang memperlihatkan
ketelanjangan tubuh aktivitas hubungan seks, tindak kekerasan seks
seperti perkosaan, hubungan seks yang disertai tindakan sadisme, dan
aktivitas hubungan seks yang tidak mengandung unsur kekerasan namun
merendahkan nilai sakral hubungan seks.
Yang dimaksud erotika adalah materi yang mengandung sifat atau tema-tema seksual.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4 
Cukup jelas

Pasal 5 
Cukup jelas

Pasal 6
Lembaga penyelenggara jasa pornografi yang melalui internet harus
diperlengkapi dengan sistem filter.

Pasal 7
Karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika
yang tinggi, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yaknin yang
bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya yang mengutamakan
nilai-nilai ekstrinsik yakni yang bertujuan lain di luar dirinya
sendiri, seperti tujuan promosi, meningkatkan pernjualan, dan
membangkitkan nafsu birahi, tidak dikategorikan sebagai karya seni.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan gangguan kesehatan dalam pasal ini adalah
gangguan fungsi seksual dan alat reproduksi, yang pengobatannya
memerlukan alat bantu barang pornografi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a 
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Pemantauan dan penilaian dilakukan terhadap pembuatan, penyebarluasan,
dan penggunaan pornografi dalam media massa cetak, media massa
elektronik, dan alat komunikasi medio.

Huruf d
Masukan dan saran-saran kepada Pemerintah mengenai layak atau
tidaknya suatu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi dalam
media atau alat komunikasi, dapat disampaikan melalui media massa.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g 
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat
yang memiliki kepedulian terhadap masalah pornografi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama
Ayat (2) 
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1) 
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi upaya
meningkatkan moral dan akhlak bangsa melalui pendidikan keagamaan,
moral, etika dan budi pekerti pada lembaga-lembaga pendidikan dari
tingkat Sekolah Taman kanak-kanak sampai dengan tingkat Perguruan
Tinggi; dan /atau mencegah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kegiatan advokasi adalah kegiatan pemberian
bantuan hukum dalam penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan,
dan penggunaan porngrafi. Yang dimaksud dengan kegiatan edukasi,
adalah kegiatan pemberian bimbingan, konsultasi, penerangan, dan
penyuluhan dalam penanggulangan masalah pembuatan, penyebarluasan, dan
penggunaan pornografi.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal .....2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

xxx

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...... 2002


SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

xxx

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan 
perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang 
merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b. bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang 
selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia 
baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah 
dicapai;

c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku 
selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak yang besar 
peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan 
kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional;

d. bahwa oleh karena itu, sesuai pula dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan 
Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983), perlu 
diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan 
kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang 
perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan 
serta meratakan pendapatan masyarakat;

e. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu diadakan pembaharuan dan penggantian 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara;

3. Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;

b. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, 
kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;

c. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah 
pajak yang terhutang;

d. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;

e. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;

f. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

g. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan 
pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat;

h. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan 
pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak;

i. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal pajak;

j. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga 
dan denda administrasi;

k. Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

l. Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah 
ditetapkan;

m. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan 
pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau 
dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar 
dari pajak yang terhutang;

n. Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada Wajib Pajak, bahwa jumlah pajak 
yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong, dan/atau 
dipungut;

o. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam 
tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan;

p. Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

q. Kredit Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah 
dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang 
terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri;

r. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus 
sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja;

s. Tindakan Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka 
melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan 
jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.


BAB II 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak.


Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke 
Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di 
tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa 
Pajak;
b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun 
Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis, disertai surat pernyataan 
mengenai penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang terhutang.

(6) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan lampiran-
lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.


Pasal 4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan 
menandatanganinya.

(2) Dalam hal wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditanda tangani oleh pengurus atau 
direksi.

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus 
dilampiri surat kuasa khusus.

(4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan 
pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.


Pasal 5

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan 
tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).


Pasal 6

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus 
diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

(2) Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan secara tercatat, dan 
tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.


Pasal 7

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).


Pasal 8

(1) Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan 
tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak 
menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian Surat Pemberitahuan 
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan 
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 
penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran 
perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.


Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang 
untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, selambat-lambatnya lima belas hari 
setelah saat terhutangnya pajak atau masa pajak berakhir.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus 
dibayar lunas dalam jangka waktu tiga bulan setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, 
sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan harus dilunasi 
dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 
Pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak.


Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda 
pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


Pasal 11

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf a dikembalikan, atau apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, 
langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi dahulu pajak yang terhutang.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu satu bulan setelah Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, 
Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran 
kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

(4) Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Keuangan.


BAB III
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.


Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan 
Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang 
terhutang kurang atau tidak dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih 
lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen), atau tidak seharusnya diberikan 
pengembalian pajak;

d. apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, 
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak; Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak.

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, 
dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu 
Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau 
kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau 
kurang disetorkan;

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga untuk satu Tahun Pajak, 
jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan Pajak untuk 
Tahun Pajak tersebut, serta pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk 
Tahun Pajak yang bersangkutan, dikreditkan dari jumlah Pajak Penghasilan yang terhutang dalam 
Surat Ketetapan Pajak.

(5) Sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat dikreditkan dari 
jumlah pajak yang terhutang.

(6) Besarnya pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak.

(7) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan 
Pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana, 
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang 
penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.


Pasal 14

(1) Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;
c. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 
akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan Surat Ketetapan Pajak.


Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 
lima tahun sesudah saat Pajak terhutang, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak, apabila diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri, 
sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(4) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun 
tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai 
pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.


Pasal 16

Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena 
jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.


Pasal 17

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, menerbitkan :

a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas 
bulan sejak diterima surat permohonan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak 
Penghasilan yang dipotong atau dipungut ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang 
terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang;

b. Surat Pemberitaan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak Penghasilan yang 
dipotong atau dipungut sama dengan jumlah pajak yang terhutang.

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Direktur Jenderal 
Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak tersebut dianggap 
dikabulkan.


BAB IV
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan dasar 
penagihan pajak.

(2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


Pasal 19

(1) Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang 
dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan 
hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata 
penghitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang 
dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban 
menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai 
dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.


Pasal 20

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jumlah pajak yang terhutang berdasarkan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan ditagih seketika, dalam 
hal :

a. Wajib Pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menghentikan atau secara 
nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun 
memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya;

c. Pembubaran Badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi 
penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).


Pasal 21

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula 
atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan 
ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, 
bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak 
mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 
1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang 
Hukum Dagang.

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, kecuali apabila dalam jangka 
waktu Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan 
pembayaran.

(5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu dua tahun 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam 
hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu 
penundaan pembayaran. 


Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan pajak; termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan 
gugur setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4).


Pasal 23

Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.


Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri Keuangan.


BAB V
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
a. Surat Pemberitaan;
b. Surat ketetapan Pajak;
c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan;
d. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasan secara 
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan 
atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang 
ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 
penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan 
pajak.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.


Pasal 26

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak tersebut.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak 
tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.


Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak 
tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.


BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1) Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus 
mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk 
menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna 
penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(2) Bagi Wajib Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan 
dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-
kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang 
terhutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan 
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang 
dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dan daftar persediaan 
barang, dan pada setiap Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak harus menutup pembukuannya dengan 
membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) 
dengan tahun sebelumnya. 

(5) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 
angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing 
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(6) Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama 
sepuluh tahun.


Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak 
yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa harus :
a. memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
Wajib Pajak;
b. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan 
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(4) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, 
Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 30

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.


Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
a. Badan oleh pengurus;
b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan 
pemberesan;
c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau 
yang mengurus harta peninggalannya;
d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan 
Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk 
dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.

(3) Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak 
dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Pasal 33

Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, 
sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.


Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(3) Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ahli-ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari Wajib Pajak kepada Pejabat Pemeriksa untuk keperluan 
pemeriksaan Keuangan Negara. Surat Perintah tersebut di atas menyebutkan nama Wajib Pajak yang 
dikehendaki keterangannya dan nama pemeriksa.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana; atas permintaan Hakim 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis 
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka, 
keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan 
keterangan yang diminta tersebut.


Pasal 35

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan 
keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
diperiksa, atas permintaan Direktur Jenderal Pajak pihak ketiga tersebut harus memberikan 
keterangan atau bukti yang diminta.

(2) Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, 
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diatur oleh Menteri Keuangan.


Pasal 37

Perubahan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.


BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Barang siapa karena kealpaannya :
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu 
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.


Pasal 39

(1) Barang siapa dengan sengaja :
a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak 
lengkap; dan/atau
d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan 
seolah-olah benar; dan/atau
e. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
lainnya; dan/atau
f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang 
kurang atau yang tidak dibayar.

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan 
lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya 
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.


Pasal 40

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat 
terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak 
yang bersangkutan;


Pasal 41

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta 
rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.


Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pasal 41 ayat (1) adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan.


Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai 
dari wajib Pajak.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan;
b. melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa 
tindak pidana di bidang perpajakan;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45 

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.


Pasal 46

Dengan berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.


Pasal 47

Terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas 
bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, 
yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-
ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 
1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 49 

Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila 
ditentukan lain.


Pasal 50

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 49






PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN



UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang 
berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat semata-
mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan 
dan memperbesar kekuasaannya di tanah air kita.

Oleh karenanya pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab 
baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa 
keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan dan jauh dari 
pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat.

Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman pemerintahan penjajahan 
Belanda adalah antara lain : Aturan Bea Meterai tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, 
Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.

Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial tersebut 
telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena berbeda falsafah 
yang melatar belakanginya, serta sistem yang melekat kepada undang-undang tersebut, maka 
sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut, belumlah bisa 
memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita Bangsa dan Pembangunan 
Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

2. Memasuki alam kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian 
sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang 
telah memperoleh kemerdekaannya. Namun perubahan-perubahan tersebut di masa lalu lebih bersifat 
parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan, 
yang kemudian pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1967 yang 
selanjutnya terkenal dengan "sistem MPS dan MPO". Sistem tersebut merupakan penyempurnaan 
sistem pajak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk merubah berbagai peraturan perundang-
undangan perpajakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan 
rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara 
mendasar.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warganegara dan 
menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran 
serta rakyat dalam bidang kenegaraan.

Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai amanat 
rakyat, seperti tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain berbunyi : 
"Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan 
harus makin mampu dan bersih".

3. Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi 
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya berbeda dengan undang-undang 
perpajakan yang dibuat di zaman kolonial.

Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap 
Wajib Pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan 
diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban 
kenegaraan.

Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang makin mampu dan 
bersih", dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini.

Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan undang-
undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan 
pajak. 

Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem 
perpajakan Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" 
bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta 
Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 
yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang 
perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan;

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar 
sendiri pajak yang terhutang ( self assesment ), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan 
administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, 
sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, 
memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak 
yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula 
melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan 
administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan. 

Ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut sangat berbeda dengan sistem lama warisan zaman 
kolonial/ yang antara lain :

a. tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan seperti 
yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi wewenang 
administrasi perpajakan;

b. pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat tergantung dari pelaksanaan 
administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana mengakibatkan 
anggota masyarakat Wajib Pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap 
kewajiban perpajakannya dan kurang ikut berperan serta dalam memikul beban negara dalam 
mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.

Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut undang-undang ini, memberi 
kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya.

Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak 
lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab 
perpajakan di masyarakat. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu 
yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/
menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah 
pajak yang seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administrasi perpajakan, 
berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-
tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian 
penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan langsung dalam 
masyarakat.

4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka sebagai suatu uraian yang utuh dan 
menyeluruh, serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan 
negara, maka diadakan pembaharuan sistem dan hukum perpajakan di Indonesia, yang dituangkan 
dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Perubahan tersebut diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat 
terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran 
kewajiban perpajakan, perataan dan perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan 
perluasan obyek kena pajak dan peningkatan penerimaan negara sejalan dengan perkembangan 
Pembangunan Nasional sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang dipergunakan dalam 
undang-undang ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau 
salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat mencapai 
kelancaran dan kemudahan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi aparatur dalam melaksanakan 
kewajibannya dan pada akhirnya dicapai tertibnya administrasi perpajakan.

Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnya dalam 
bidang perpajakan.

Pasal 2
Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assesment harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat 
Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). 

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor 
Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib 
Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 
pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan 
dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) akan dikenakan sanksi pidana.

Pasal 3
Ayat (1)
Fungsi Surat Pemberitahuan ( untuk selanjutnya disebut SPT ) adalah sebagai sarana Wajib 
Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 
dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dan laporan 
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang 
atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib mengambil sendiri SPT yang telah disediakan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengisi, menghitung, dan memperhitungkan sendiri pajak 
yang terhutang untuk satu Masa Pajak dalam SPT, dan menyampaikan SPT yang telah diisi 
dan ditandatanganinya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu yang ditentukan. Yang 
dimaksud dengan mengisi SPT adalah, mengisi formulir SPT secara benar, jelas, lengkap 
sesuai dengan petunjuk yang diberikan mengenai penghitungan jumlah pajak yang terhutang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian SPT yang tidak 
benar yang berakibat timbulnya kerugian bagi negara akan dikenakan sanksi pidana 
berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 dalam undang-undang ini. Demikian pula keterlambatan 
atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Ayat (2)
Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak formulir SPT disediakan pada 
Kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos 
Pembantu, dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan yang 
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. 

Ayat (3)
Ayat ini mengatur tentang batas waktu pemasukan SPT. SPT dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu SPT Masa untuk melaporkan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak , dan 
SPT Tahunan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang dari penghasilan yang 
diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.

Batas waktu tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b adalah batas waktu terakhir. Batas 
waktu tersebut dianggap cukup memadai bagi wajib Pajak untuk mempersiapkan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya.

Ayat (4)
Apabila Wajib Pajak baik orang atau Badan ternyata tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan 
laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka 
waktu tiga bulan benar-benar mengalami kesulitan, karena luasnya kegiatan usaha dan 
masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan sulit untuk memenuhi 
batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah 
ditentukan, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan agar memperoleh 
perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5)
Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak 
yang terhutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan 
SPT Tahunan, perlu kiranya ditetapkan persyaratan khusus dan menetapkan sanksi 
administrasi berupa pungutan bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu 
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang 
besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara dalam satu Tahun 
Pajak, sebagai lampiran Surat Permohonan penundaan kewajiban penyampaian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan.

Ayat (6)
Karena SPT itu merupakan alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak terhutang yang 
diberitahukan oleh Wajib Pajak, maka lampiran tersebut merupakan bagian dari SPT dan 
merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas. 

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas. 

Pasal 7
Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib 
Pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang 
ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda administrasi yang ditetapkan sebesar Rp 10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8
Ayat (1)
Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka 
baginya hak untuk melakukan pembetulan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran dalam SPT yang telah disampaikan atau 
belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan.

Ayat (2)
Dengan adanya pembetulan sendiri SPT tersebut membawa akibat penghitungan jumlah pajak 
yang terhutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah 
semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bunga yang terhutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari 
berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran karena 
adanya pembetulan SPT tersebut. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam 
melakukan pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Ayat (3)
Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sepanjang 
belum dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas perpajakan, sekalipun telah dilakukan 
pemeriksaan terhadapnya dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus 
melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua 
kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan 
penyidikan. Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan 
tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan sendiri 
sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 9
Ayat (1)
Batas waktu Pembayaran Masa ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak 
boleh melebihi lima belas hari setelah saat terhutangnya atau berakhirnya Masa Pajak. 
Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Ayat (2)
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT 
Tahunan dalam waktu tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Jika pada waktu pengisian SPT 
tersebut ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, maka 
kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan itu 
disampaikan, misalnya SPT harus disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan 
pembayaran pajak yang terhutang atau setoran terakhir harus sudah dilunasi sebelum SPT 
disampaikan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan penundaan pembayaran pajak yang 
terhutang, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut 
diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang 
mengalami kesulitan likuiditas. Dipersyaratkan untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, 
Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan meyakinkan.

Pasal 10
Ayat (1)
Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak. 
Semua penyetoran pajak-pajak negara, harus disetorkan di Kas negara atau tempat-tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti yang selama ini telah 
ditetapkan yakni di Kantor Pos dan Giro di beberapa Bank Pemerintah. Dengan usaha 
memperluas tempat-tempat pembayaran pajak yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak, 
dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus 
menghindarkan adanya rasa keengganan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Ayat (2)
Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak dan pelaporannya 
yang akan ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, demikian juga mengenai tata cara 
mengangsur dan menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah 
pelaksanaan pembayaran pajak dan mempermudah penampungan administrasinya.

Pasal 11
Ayat (1)
Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dengan jumlah 
pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah pajak yang telah dibayar 
lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang), Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai hutang 
pajak lain.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai hutang pajak lainnya yang belum dilunasi, kelebihan 
pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan hutang pajak tersebut dan 
bilamana masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak. Untuk 
memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan 
permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya.

Ayat (2)
Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin ketertiban 
administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam jangka 
waktu selama-lamanya satu bulan setelah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3)
Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan 
pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan, bahwa atas setiap kelambatan 
dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu tersebut pada ayat (2), 
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu satu bulan 
sampai saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran 
kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP) diterbitkan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Pada prinsipnya pajak terhutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Saat 
terhutangnya pajak tersebut adalah :

a. Pada Suatu Saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;

b. Pada Akhir Masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau 
oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. Jumlah pajak terhutang yang telah 
dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat 
atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 
ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke Kas Negara atau tempat lain yang telah 
ditentukan.

Berdasarkan undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak atas keseluruhan SPT Wajib Pajak. Penerbitan sesuatu Surat Ketetapan Pajak 
hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT 
atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus 
tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, atau tegasnya hanya terhadap Wajib Pajak tertentu 
yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi 
kewajiban formal dan kewajiban material.

Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada 
Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut, dibatasi sampai dengan 
kurun waktu lima tahun saja.

Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak baru diterbitkan bilamana Wajib 
Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, 
adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil 
pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak kurang membayar dari jumlah yang seharusnya 
terhutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan sifat pemeriksaan 
buku lengkap atau melalui penelitian administrasi perpajakan.

Surat ketetapan Pajak dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data 
lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data mana dapat dipastikan 
( bukan dugaan ), bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana 
mestinya.

Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

SPT yang tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegor secara tertulis dan tidak 
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran itu, menurut 
ketentuan ayat (1) huruf b membawa akibat, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Tegoran itu antara lain dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak 
yang beritikad baik, untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapatnya SPT 
disampaikan apabila karena terjadinya sesuatu hal di luar kemampuan (force mayeur).

Dalam hal SPT disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran dan 
pajak yang terhutang dilunasi sebagaimana mestinya, Surat Ketetapan Pajak tidak akan 
diterbitkan dengan anggapan bahwa SPT tersebut telah diisi dengan benar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan 
di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
berupa pelaksanaan kompensasi selisih lebih pembayaran pajak, tarip 0% (nol persen) yang 
semestinya bukan 0% ( nol persen ), pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak 
perlu terjadi seperti tersebut dalam ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan pajak ditambah kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 
undang-undang ini atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29 
ayat (2), sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat mengetahui keadaan usaha Wajib 
Pajak yang sebenarnya dan berakibat tidak dapat dihitung jumlah pajak yang seharusnya 
terhutang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak yang didasarkan pada data 
yang tidak hanya diperoleh Wajib Pajak saja. Sebagai konsekwensinya beban pembuktian 
atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur 
Jenderal Pajak, diletakkan pada Wajib Pajak.

Sebagai contoh diberikan antara lain :

1) pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) tidak lengkap, sehingga 
penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;

2) dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam 
pembukuan tidak dapat diuji;

3) dari rangkaian penelitian dan fakta-fakta yang diketahui besar dugaan 
disembunyikannya dokumen atau barang bukti lain di suatu tempat tertentu, sehingga 
dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk 
membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

Ayat (2) 
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak, 
karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. 
Sanksi administrasi perpajakan dalam ayat ini berupa sanksi bunga yang dituangkan dalam 
Surat Ketetapan Pajak.

Contoh :
Seorang Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun 
takwim memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 1984 tepat pada waktunya yang disertai 
dengan setoran akhir. Pada bulan April 1987 dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang 
menunjukkan kekurangan pajak yang terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Berdasarkan ketentuan ayat ini maka atas kekurangan tersebut dikenakan bunga 2% ( dua 
persen ) sebulan. Walaupun Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun 
sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 
dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kekurangan pajak yang terhutang = Rp 1.000.000,-
- Bunga 2 tahun = 2% x 2 x 12 x Rp. 1.000.000 = Rp 480.000,-
______________+
Masih harus dibayar = Rp 1.480.000,-

Seandainya Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan bulan Mei 1986 maka perhitungannya 
adalah sebagai berikut :

- Kekurangan pajak yang terhutang = Rp 1.000.000,-
- Bunga 17 bulan = 2% x 17 x Rp 1.000.000 = Rp 340.000,-
______________+
Masih harus dibayar =Rp 1.340.000,-

Ayat (3)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu Ketetapan Pajak, karena melanggar 
kewajiban perpajakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. 
Sanksi administrasi demikian berupa "kenaikan", yaitu suatu jumlah proporsional yang harus 
ditambahkan pada jumlah pajak yang harus ditagih.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya yaitu 
untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sanksi kenaikan 
sebesar 50 % ( lima puluh persen ), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang/
badan lain sanksi kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ), sedangkan untuk jenis Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sanksi kenaikan 
sebesar 100% ( seratus persen ).

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pajak yang "dikreditkan" ialah jumlah pengurangan pajak yang terdiri 
dari : 
1. pajak yang dipotong oleh pihak ketiga,
2. pajak yang dipungut oleh pihak ketiga,
3. pajak yang dibayar sendiri,
4. pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan Pajak (STP),
5. pajak yang terhutang di luar negeri.

Jumlah pengurangan tersebut dikurangkan dari pajak yang terhutang.

Contoh :
Surat Ketetapan Pajak Penghasilan (SKP PPh).

1. Pajak yang terhutang: Rp 1.000.000,-
2. Pengurangan-pengurangan :

a. Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja Rp 150.000,-
b. Pajak yang dibayar sendiri (setoran masa) Rp 400.000,-
c. Pajak yang ditagih dalam STP
(tidak termasuk bunga dan denda) Rp 75.000,-
d. Pajak yang ditagih di luar negeri Rp 100.000,-
Jumlah pajak yang dikreditkan Rp 725.000,-
____________
3. Pajak yang masih harus ditagih Rp 275.000,-

Ayat (5)
Sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat 
diperhitungkan atau dikreditkan terhadap jumlah pajak terhutang. Dengan demikian, dalam 
hal akan dilakukan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jumlah 
sanksi administrasi perpajakan yang telah dibayar harus dikeluarkan lebih dahulu dari jumlah 
kelebihan pembayaran yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

Ayat (6)
Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaan dengan 
pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem "self assessment", maka apabila dalam waktu 
lima tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 
berakhirnya Tahun Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT 
Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti 
karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan 
demikian, SPT Wajib Pajak yang bersangkutan telah merupakan ketetapan yang tetap dan 
tidak akan diubah (rampung).

Ayat (7)
Dalam hal Wajib Pajak, dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap Surat Ketetapan Pajak masih dibenarkan untuk 
diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) telah 
dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib 
Pajak.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan hukumnya dengan Surat 
Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 15
Ayat (1)
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak yang ternyata telah 
ditetapkan lebih rendah, atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya, 
atau pada waktu dilakukan penetapan dalam bentuk Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, 
atau penerbitan Surat Pemberitaan, undang-undang ini masih memberikan wewenang kepada 
Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 
lima tahun sesudah saat terhutang pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 
Tahun Pajak. Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan koreksi atas Surat Ketetapan 
Pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Tambahan baru diterbitkan apabila sebelumnya 
telah pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak.

Ayat ini tidak hanya mensyaratkan harus adanya data baru ( novum ) dalam penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang belum terungkap pada 
saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Tambahan, atau baru diketahui, kemudian oleh 
Direktur Jenderal Pajak Surat Ketetapan Pajak Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Tambahan masih dibenarkan 
untuk diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 
ayat (1) telah dilampaui. Dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak 
dilaporkan Wajib Pajak.

Pasal 16
Apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam surat ketetapan pajak seperti 
salah ketik, salah dalam jumlah, salah penerapan tarip, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau 
atas permintaan Wajib Pajak, dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan yang salah atau keliru tersebut.
Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah, atau mengurangkan atau 
menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya.

Pasal 17
Ayat (1) 
huruf a.
Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ( SKKPP ) dapat diterbitkan, setelah 
oleh Direktur Jenderal Pajak diadakan penelitian atau pemeriksaan dengan maksud 
untuk memastikan dan memberikan keyakinan, bahwa memang benar-benar terdapat 
kelebihan pembayaran atas jumlah pajak yang terhutang.

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama dua belas bulan setelah surat permohonan diterima.

Dengan batas waktu tersebut, selain memperhatikan kepentingan kepastian hukum 
bagi Wajib Pajak, juga dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi 
perpajakan.
Ayat (1) 
huruf b.
Surat Pemberitaan dapat diterbitkan setelah oleh Direktur Jenderal Pajak diadakan 
penelitian atau pemeriksaan dengan maksud untuk memastikan dan memberikan 
keyakinan bahwa memang benar-benar jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak 
dan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga sama besarnya dengan jumlah 
pajak yang terhutang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Pada dasarnya besarnya hutang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Baru apabila 
kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan 
penghitungan pajak yang terhutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan. Ketiga surat ini merupakan 
sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Dalam 
hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, 
penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Ayat (2)
Untuk tertibnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, Menteri 
Keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrasi baik mengenai tindakan 
penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas tagihan.

Pasal 19
Ayat (1)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar pada 
saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan 
bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut :

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar. 
Surat Ketetapan Pajak Penghasilan ( SKP PPh ) Pajak terhutang atau ditagih 
( dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan ) : Rp 100.000,- SKP diterbitkan 
tanggal 10 Oktober 1985.

Harus dilunasi paling lambat tanggal 10 Nopember 1985, tetapi baru dibayar sejumlah 
Rp 60.000,- pada tanggal 1 Nopember 1985. Sampai pada tanggal batas waktu 
pembayaran ( 10 Nopember 1985 ) terakhir sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib 
Pajak.

Pada tanggal 18 Nopember 1985 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur 
Jenderal Pajak dengan perhitungan sebagai berikut :
Pajak terhutang = Rp 100.000,-
Dibayar pada waktunya = Rp 60.000,-
Kurang Dibayar = Rp 40.000,-
Bunga
Dihitung satu bulan =
1 x 2% x Rp 40.000,- = Rp 800,-
Bunga tersebut ditagih dengan STP.

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.
Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 Nopember 1985. 
Tanggal 24 Nopember 1985 diterbitkan SPT.
Bunga terhutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan = 1 x 2% x 
Rp 100.000,- = Rp 2.000,-

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.
Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
Dibayar sejumlah Rp 60.000,- pada tanggal 20 Nopember 1985.
Tanggal 24 Nopember 1985 diterbitkan STP.
Bunga terhutang dihitung satu bulan =
1 x 2 % x Rp. 100.000,- = Rp 2.000,-

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka untuk 
menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terhutang tidak dapat 
ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, penagihannya dapat dilakukan seketika dan sekaligus.

Pasal 21
Ayat (1)
Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan 
mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Wajib Pajak, dan barang-barang milik 
Wakilnya akan dilelang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 
Dalam hal telah dilakukan tindakan penagihan sampai kepada tindakan penagihan aktif, 
seterusnya pelelangan di muka umum atas barang-barang milik Wajib Pajak, tetapi hasil dari 
pelelangan di muka umum barang-barang milik Wajib Pajak tersebut belum cukup untuk 
melunasi hutang pajaknya, maka barang-barang milik wakilnya, sepanjang dalam 
kedudukannya bertanggung jawab untuk itu, akan disita dan dilelang di muka umum untuk 
melunasi hutang pajak Wajib Pajak.

Setelah hutang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya. Maksud 
dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan pada Pemerintah untuk mendapatkan 
pembagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Wajib 
Pajak atau Wakilnya di muka umum guna menutupi atau melunasi tunggakan pajaknya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pada ayat ini ditegaskan bahwa hak mendahulu ini melebihi segala hak lainnya, artinya lebih 
kuat dari hak lainnya kecuali terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 1139 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya 
perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang 
suatu barang bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan 
benda-benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang lainnya yang 
diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik".

2. Pasal 1139 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya 
yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang".

3. Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya 
perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu 
warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik".

4. Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan 
seorang komisioner.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Pada dasarnya pelaksanaan penagihan Pajak daluwarsa dalam waktu lima tahun, tetapi dapat saja 
melebihi lima tahun apabila :

1. telah dikeluarkan Surat Tegoran dan Surat Paksa; 
2. adanya pengakuan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung antara lain :
a. dilakukan pembayaran hutang pajak itu;
b. diajukan permohonan penundaan pembayaran; atau
c. diadakannya pengangsuran pembayaran.

Dalam hal demikian kedaluwarsaan penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa-
peristiwa tersebut di atas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang 
pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Melalui cara ini akan dapat diperkirakan secara efektif besarnya 
saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Pasal 25
Ayat (1)
Perkataan "suatu" dalam ayat ini, dimaksudkan bahwa satu keberatan harus diajukan untuk 
satu jenis pajak dan satu tahun pajak, misalnya : Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1985 dan 
Tahun Pajak 1986. Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Tahun 1985 dan 
Tahun 1986 tersebut, harus diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan tersendiri. 
Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua buah Surat Keberatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Batas waktu pengajuan Surat Keberatan ditentukan dalam waktu tiga bulan sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau SKP sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), 
dengan maksud agar supaya Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk 
mempersiapkan Surat Keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, 
karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak ( force mayeur ), maka tenggang waktu 
selama tiga bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur 
Jenderal Pajak.

Ayat (4)
Tanda bukti/Resi penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan 
formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung 
dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dihitung 
mulai diterbitkannya sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut.

Tanda bukti atau resi penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai 
alat kontrol baginya, untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) itu berakhir.

Tanda bukti atau resi penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya 
dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat balasan 
dari Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya. Inilah yang dimaksud dengan 
kata "kepentingan" dalam ayat ini.

Ayat (5)
Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, Wajib Pajak 
diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang 
telah ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi 
permintaan tersebut di atas.

Ayat (6)
Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pajak melalui pengajuan Surat 
Keberatan, maka pengajuan keberatan itu tidak menghalangi tindakan penagihan. Ketentuan 
ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak dengan dalih mengajukan keberatan, 
untuk tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga 
dapat dicegah terganggunya penerimaan negara.

Pasal 26
Ayat (1)
Terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kewenangan penyelesaian dalam 
tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak d